Ancaman Pidana Bila Turunkan Gaji Secara Sepihak

Ancaman Pidana Bila Turunkan Gaji Secara Sepihak

Ancaman Pidana Bila Turunkan Gaji Secara Sepihak – Seperti sudah kami berikan, besaran gaji diputuskan dan disetujui bersama di antara karyawan dan pebisnis yang dituangkan dalam kesepakatan kerja dan tidak bisa diambil kembali selainnya persetujuan beberapa faksi. Selanjutnya, perusahaan yang sudah memberinya gaji semakin tinggi dari gaji minimal yang diputuskan saat UU Cipta Kerja dilarang kurangi atau turunkan gaji. Pebisnis dilarang bayar gaji lebih rendah dari gaji minimal.

Hingga pada intinya perusahaan tidak bisa turunkan gaji karyawan secara sepihak, terutama bila pengurangan itu menyebabkan gaji yang diterima di bawah gaji minimal. Untuk pebisnis yang tidak bayar gaji sesuai persetujuan, baik tidak bayar on time dan/atau besaran gaji tidak sesuai yang disetujui dalam kesepakatan kerja atau bayar di bawah gaji minimal, bisa dipidana penjara minimum satu tahun dan optimal empat tahun dan/atau denda minimum Rp100juta dan optimal Rp400juta.

Ancaman Pidana Bila Turunkan Gaji Secara Sepihak

Cara Hukum

Tunda pembayaran gaji dan turunkan gaji secara sepihak pasti menyalahi hak karyawan. Dan terhitung konflik hak seperti ditata penuntasan konflik hak dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Mengenai Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Bila sang karyawan ingin memperkasuskan masalah gaji yang tidak dibayarkan sama sesuai ketetapan yang berjalan. Rekan Anda bisa memakai proses pengerjaan konflik hak seperti ditata dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 mengenai Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (“UU PPHI”).

Prosesnya ialah:

  1. Melangsungkan pembicaraan bipartit (di antara karyawan atau serikat karyawan/pekerja dengan pebisnis) secara permufakatan untuk capai mufakat;
  2. Jika dalam kurun waktu 30 hari, pembicaraan tidak capai persetujuan, salah satunya atau beberapa faksi mencatat konfliknya ke lembaga yang bertanggungjawab di sektor ketenagakerjaan di tempat. Pada tahapan ini, rekan Anda perlu ajukan bukti-bukti jika pembicaraan bipartit sudah dikerjakan, tetapi tidak berhasil capai kesepakatan;
  3. Karena ini terhitung konflik hak, karena itu sesudah dicatat pada lembaga yang bertanggungjawab di sektor ketenagakerjaan, dilaksanakan mediasi;
  4. Jika perantaraan tidak hasilkan persetujuan, salah satunya faksi bisa ajukan tuntutan ke Pengadilan Jalinan Industrial.

Ancaman Pidana

Disamping itu, karyawan bisa tempuh usaha pidana, yaitu dengan memberikan laporan ke faksi kepolisian. Untuk pebisnis yang bayar gaji lebih rendah dari gaji minimal dikenai ancaman pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama empat tahun dan/atau denda sedikitnya Rp100 juta dan terbanyak Rp400 juta.

Memang, realitanya penegakan hukum pidana ketenagakerjaan ini masih jarang dijumpai. Dalam artikel Polri Kurang `Melek` Hukum Perburuhan, advokat khalayak LBH Jakarta, Kiagus Ahmad menjelaskan salah satunya pemicu kurangnya penegakan hukum pidana ketenagakerjaan ialah karena kurang responsivenya polisi dalam terima laporan dan/atau pengaduan dari pekerja.

Meski begitu, pemidanaan pebisnis yang bayar gaji di bawah minimal pernah terjadi. Misalnya, dalam artikel Pembayar Gaji Rendah Dijatuhi hukuman Penjara. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, Jawa Timur, memberi hukuman seorang pebisnis furniture setahun penjara.

Pebisnis itu dipastikan bisa dibuktikan lakukan tindak pidana perburuhan dengan bayar rendah gaji buruhnya dan menghalangi buruhnya untuk berserikat. Selainnya penjara, sang pebisnis dijatuhi hukuman denda sejumlah Rp250 juta.

Tutup keterangan kami, usaha hukum pidana sebagai ultimum remedium (usaha terakhir). Jadi seharusnya baru dilakukan jika upaya-upaya lain (seperti sudah diterangkan) sudah dilakukan. Tetapi rekan Anda masih tetap dirugikan dan tidak ada peralihan. (dalam masalah ini gaji tidak disamakan dengan gaji minimal yang berjalan). Jika Anda saat ini memerlukan pengacara di bali bisa langsung kunjungi website pengacaradibali.com