Fungsi/kegunaan sertifikat produksi PKRT

izin PKRT, sertifikat produksi PKRT, izin edar alat kesehatan

Kita ketahui bersama jika Sertifikat Produksi PKRT merupakan jenis sertifikat yang diperlukan bagi perusahaan rumah tangga untuk memperoleh izin memproduksi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan serta izin mengedarkan. Diman sertifikat ini dikeluarkan langsung oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat.

Perusahaan rumah tangga yang dimaksud ialah perusahaan yang memproduksi perbekalan kesehatan rumah tangga, alat kesehatan dengan fasilitas yang masih sederhana namun diperkirakan minim atau bahkan tidak akan timbul bahaya bagi pasien, pekerja pengguna secara luas serta lingkungan.

Fungsi/kegunaan sertifikat produksi PKRT ini

Sertifikat ini sebagai salah satu syarat izin edar alat kesehatan sebagai bukti bahwa perusahaan atau pabrik tersebut telah menerapkan CPPKRTB secara menyeluruh  dan pabrik tersebut sudah memiliki hak untuk dapat memproduksi PKRT baik untuk kelas I, II dan III.

Selain itu fungsi lain dari sertifikat ini ialah memberikan hak izin produksi bagi pabrik untuk memproduksi PKRT kelas I maupun kelas II, namun harus tetap memperhatian ketentuan yang berlaku sesuai CPPKRBT.

Pengertian CPPKRTB sendiri ialah acuan atau pedoman untuk pembuatan perbekalan kesehatan rumah tangga sehingga mutu produk terjamin karena produk kesehatan rumah tangga tersebut telah memenuhi syarat uji.

Dengan adanya sertifikat ini masyarakat diharapkan tidak ragu untuk menggunakan alat kesehatan produksi rumah tangga karena setiap pabrik yang akan memproduksi harus memiliki sertifikat izin PKRT.

Kepercayaan sertifikat ini tinggi karena  untuk membuat sertifikat ini harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri Kesehatan melalui pihak yang berwenang yaitu Kepala Dinas Kesehatan Provinsi setempat

Syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh sertifikat produksi PKRT ialah :

  • Pabrik yang akan diajukan untuk mendapat sertifikat dapat berbentuk badan usaha atau perseorangan dimana dapat pula termasuk usaha mikro. Namun usaha ini sudah harus mendapat izin sesuai ketentuan perundang-undangan.
  • Memiliki NPWP serta sarana dan prasarana yang memadai. Sarana yang dimaksud disini ialah merupakan milik sendiri, kontrak maupun sewa dimana lama sewa paling singkat 2 tahun.
  • Perusahaan yang memenuhi syarat tersebut maka dapat mengajukan permohonan sesuai prosedur